PPJB sering digunakan oleh pihak Pengembang properti sebelum dapat diterbitkannya sertipikat hak sebagai suatu janji atau komitmen antara Penjual (Pengembang) dan Pembeli (Customer) akan dilakukannya transaksi jual-beli pada waktu tertentu yang akan datang.

PPJB singkatan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Karena pada dasarnya transaksi jual-beli properti dapat dilakukan dengan acara yang biasa disebut Akta Jual Beli (AJB) di hadapan notaris. Maka, PPJB digunakan sebagai suatu bentuk komitmen akan dilakukannya transaksi pengalihan hak yang disebut AJB.

Pada umumnya kondisi properti yang akan dibeli oleh Customer adalah inden. Pada saat pemilihan properti dilakukan biasanya unit belum selesai dikerjakan dan/atau sertipikat hak belum pecah sehingga belum siap untuk dilakukan pengalihan hak properti tersebut dari Penjual ke Pembeli. Maka karena hal ini diperlukanlah perjanjian antara Penjual (Pengembang) dan Pembeli bahwa transaksi pengalihan hak dalam bentuk Jual Beli yang disebut Akta Jual Beli akan dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang tertulis dalam PPJB.

Siapa yang menerbitkan PPJB?

Pada umumnya PPJB diterbitkan oleh Pengembang atas dasar kesepakatan bersama antara Penjual dan Pembeli. Sehingga PPJB bukan lah dokumen kepemilikan hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.